PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta Gelar Dialog Publik

Prof. Farouk saat menyampaikan materi.

Tema:
“Peran DPD RI dalam Medorong Pembangunan Daerah dan Mewujudkan Smartcity Bima Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Pembicara :
- Prof. Dr. Forouk Muhammad, S.H. (Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019)
- Muhammad Aditia AN. Salam.,ST.,MBA (Prisiden Derektur PT. Gama Techno Indonesia)

Moderator:
- Firman, S.E., MPH. (Kandidat Doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada)

Waktu/Tempat:
- Sabtu, 27 Februari 2016 (Aula Kantor DPD RI perwakilan DIY )

Pengisi Acara :
- Dimeriahkan juga dengan tampilan band Kapaju Monca.

Peserta :
- Hadir juga dalam acara tersebut, Drs. H. A. Hafidh Asrom, M.M. anggota DPD RI perwakilan DIY, selain itu, hadir juga para sesepuh Mbojo Yogyakarta yakni, dr. Sitti Noor Zaenab, M.Kes., dr. Sitti Aisyah Sahidu, SU., M.Kes., Dra. Siti Alfajar, M.Si., dan lain sebagainya.

- Dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari S1, S2 dan S3 yang berasal dari mayoritas mahasiswa Mbojo yang berada di Yogyakarta, selain mahasiswa mbojo dihadiri juga oleh mahasiswa Lombok, dan luar NTB.

Isi Dialog :
1. Muhammad Aditia AN. Salam, ST.,M.BA (Materi yang disampaikan “Mewujudkan Smartcity Bima Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bima”)

- Smartcity merupakan istilah yang artinya “kota cerdas” yang mulai dibicarakan oleh masyarakat terutama di negara-negara besar. Smartcity tidak harus dibangun oleh pemerintah melainkan bisa juga dilakukan masyarakat biasa. Karena masyarakat cerdas merupakan tanggunjawab dari semua elemen yang ada. Pertumbuhan manusia yang begitu cepat mau tidak mau harus dipikirikan konsep dalam pengelolaan kota ditengah kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat progresnya. Sehingga wacana kota cerdas atau smartcity itu menjadi topik yang sangat hangat. Pemanfaatan teknologi informasi adalah merupakan salah opsi yang harus digunakan dalam menghubungkan keberlangsung masyarakat dengan segala aktifitasnya. Sehingga teknologi bisa bernilia positif dan bukan justru berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan internet sebagai penyidia jasa informasi dengan pemanfaatan teknologi semakin gencar dibicarakan. Komponen utama penggunaan dalam membangun smartcity yakni pertama, smaart governance (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart mobility, smart living, smart environment, smart people. Penerapan konsep smarcity bisa saja dilakukan di Bima mengingat potensi masyarakat Bima yang hampir semua sekolah dan cepat beradaptasi dengan teknologi dan informasi.

2. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Materi yang disampaikan “Peran DPD RI Dalam Medorong Pembangunan Daerah”)

- Prof. Dr. Farouk memberikan Pembahasan tentang perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan yang lebih kuat dan efektif. Salah satu fokus bahasan yang sering mengemuka adalah tentang penataan sistem parlemen (perwakilan) yang representatif bagi Indonesia. Disinilah, antara lain, kita meletakkan diskursus apakah dewan perwakilan daerah (DPD) yang perlu dipertahankan keberadaannya ataukah sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang ini yang perlu di pertanyakan efektivitasnya.

- Harus diakui, tidak sedikit ragu dan tanya tentang peran DPD selama ini. Menyandang status sebagai lembaga perwakilan, kenyataannya masyarakat lebih mengenal DPR daripada DPD. Ingar-bingar pemberitaan media atas DPD juga tidak semasif pemberitaan atas DPR. Persoalannya sebagian besar publik dan elit politik melihat kinerja dari pemberitaan media, padahal berita yang banyak di media belum tentu dan tidak serta merta menunjukkan prestasi. Dalam dunia media dikenal istilah “bad news is good news”, bisa jadi DPD tidak di liput media karena kurang atau tidak ada “bad news”.

- Gagasan pembubaran lembaga perwakilan daerah (perwakilan wilayah-apapun nama lembaganya) menjadi tidak tepat dan tidak sejalan dengan sejarah dan kondisi negara kita.
Gagasan ini terkesan mengkhianati para pendiri bangsa yang berjuang untuk wilayahnya lalu bersatu dalam NKRI. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebagai berikut: pertama, hadirnya lembaga perwakilan daerah penting untuk menengahi/ mengimbangi kebijakan anggaran dan pembangunan yang memihak pada daerah-daerah padat penduduk karena lebih banyak diwakili anggota DPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan penentu anggaran. Kedua, ukuran kinerja dan prestasi lembaga perwakilan daerah tidak bisa di lihat (hanya) dari pemberitaan media, tapi pada peran dan kiprahnya dalam menjaga keseimbangan antar wilayah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan. Ketiga, penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD 1945 adalah keniscayaan agar lembaga perwakilan daerah kemenangan yang lebih jelas dan kuat berdampingan dengan lembaga perwakilan rakyat agar sistem di checks and balances antarkamar parlemen berjalan efektif bagi kepentingan nasional.’ Terlebih lagi terdapat keputusan MPR RI masa jabatan 2009-2014 yang merekomendasikan, antara lain, penguatan MPR termasuk DPD. Nah sekarang akan di uji apakah partai politik yang wakil-wakilnya di MPR telah menyetujui rekomendasi tersebiut akan meng“khianat”i keputusan tersebut atau secara “gentleman” tetap mendukung penguatan DPD. Mari kita segenap rakyat Indonesia menunggu “APA KATA MEREKA”.

3. Masukan PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta
a. Potensi Mahasiswa Mbojo di Yogyakarta
- Jumlah mahasiswa asal Mbojo yang kuliah di Yogyakarta kurang lebih 1000 orang, termasuk di dalamnya mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) sekitar 100 orang. Artinya bahwa di Yogyakarta kita memiliki Sumber Daya Manusia asal Mbojo yang cukup banyak.

- Potensi sumber daya manusia terdidik asal dana Mbojo di Yogyakarta secara kuantitaf maupun kualitas sangat banyak. Kalau dilihat dalam kacamata sejarah mahasiswa yang sekolah di Yogyakarta tiap tahunnya semakin meningkat. Artinya kesadaran untuk keilmuan itu semakin meningkat juga di dana Mbojo. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, dana Mbojo dengan segudang sumber daya manusia terdidiknya akan tetapi berbanding terbalik dengan kondisi dana Mbojo saat ini mendapatkan predikat daerah yang masuk dalam zona merah (konflik dan radikalisme).

- PUSMAJA dalam periode ini kami fokuskan pada kajian dan riset tentang pengembangankan dana Mbojo baik pada sisi sumber daya alam, kearifakan lokal, pembedayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kratif, melalui pendekatan Interdisiplin keilmuan. Karena mahasiswa pascarajana (S2 dan S3) asal Mbojo di Yogyakarta tersebar hampir merata pada setiap disiplin keilmuan (terutama kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, teknik, termasuk seni dan kebudayaan).

b. Masukan PUSMAJA
- Pemerintah daerah sampai saat ini tidak membuat satu gren disian terhadap hal ini, yakni analisis kebutuhan sumber daya manusia di dana Mbojo. Sehingga yang terjadi, sarjana-sarjana yang ada terkonsentrasi pada (pendidikan dan kesehatan) sehingga tingkat penganguran saat ini sangat tinggi.

- Kami di pascasarjana mengalami kesulitan ketika ingin melakukan riset kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi dana Mbojo. Terutama masalah sistem birokrasi yang sangat feodalistik (sistem kekeluargaan dan persoalan uang sangat menggurita) sehingga sumber daya manusia yang cerdas dan tidak memiliki kedua dari itu, lebih cenderung tidak akan memilih untuk kembali ke dana Mbojo sehingga menjadi masalah besar bagi percepatan pembangunan dana Mbojo.

- Orang-orang sukses dana Mbojo yang tersebar disuluruh Indonesia harus mau pulang kampung kembali ke dana Mbojo. Kita punya banyak Professor, Doktor, Pengusaha, Dokter, tapi jarang yang ingin kembali ke dana Mbojo. Kami kira ini patut menjadi pertimbangan sehingga dana Mbojo tidak merasa sendiri ditinggal oleh putra-putra terbaiknnya.

Beberapa Foto saat Agenda Berlangsung: